Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian Demi Hukum Internasional

OSLO — Navi Pillay, seorang yuris kelahiran Afrika Selatan dan mantan kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), resmi menerima Penghargaan Nobel Perdamaian pada Jumat (6/10) atas dedikasinya mempromosikan hukum internasional di tengah gelombang serangan yang menerpanya.

Karier Pillay terbentang lebih dari setengah abad, dari masa-masa ketika ia membela hak-hak Nelson Mandela yang dipenjara hingga memimpin panel PBB yang menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Pengakuan dari Komite Nobel Norwegia itu menempatkan Pillay sebagai simbol perlawanan terhadap upaya pelemahan tatanan hukum global.

Dari Ruang Pengadilan Apartheid ke Panggung Oslo

Pillay adalah salah satu pengacara perempuan pertama yang membuka kantor hukum di Afrika Selatan pada era apartheid. Ia mewakili aktivis dan tokoh perlawanan, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan Nelson Mandela dan para pemimpin Kongres Nasional Afrika. Rekam jejak itu kemudian membawanya ke meja hak asasi manusia internasional, di mana ia menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan kemudian sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Pada peran terakhirnya yang paling kontroversial, Pillay memimpin penyelidikan PBB terhadap konflik di Gaza. Temuan panel yang ia kendalikan menyatakan bahwa tindakan Israel memenuhi definisi genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948 — sebuah kesimpulan yang ditolak keras oleh Israel dan sekutunya, namun dipandang banyak negara Global Selatan sebagai langkah penting penegakan hukum internasional.

"Dunia membutuhkan hukum internasional yang hidup dan ditegakkan, bukan yang dipilih-pilih sesuai kepentingan. Tanpa hukum, tidak ada perdamaian yang abadi."

— Prinsip yang ditekankan dalam pidato Nobel untuk Navi Pillay

Mengapa Penghargaan Ini Penting Sekarang

Keputusan Komite Nobel datang pada momen ketika tatanan hukum internasional berada di bawah tekanan berat. Perang yang berkecamuk di berbagai kawasan, sanksi yang dipolitisasi, serta penarikan dukungan terhadap institusi seperti Pengadilan Kriminal Internasional membuat banyak pihak khawatir terhadap masa depan aturan main global.

Dalam wawancara eksklusif bersama FRANCE 24, presenter William Hilderbrandt berbincang dengan Jørgen Watne Frydnes, Ketua Komite Nobel Norwegia, untuk membahas alasan di balik pemilihan Pillay. Frydnes menekankan bahwa penghargaan tahun ini ingin menyampaikan pesan bahwa hukum internasional bukan dokumen mati, melainkan instrumen yang harus terus dipertahankan oleh komunitas global.

• Konteks historis: Pillay memulai karier hukumnya membela aktivis anti-apartheid.
• Peran PBB: Mantan Komisioner Tinggi HAM dan hakim ICC untuk Rwanda.
• Temuan Gaza: Memimpin panel yang menyebut tindakan Israel sebagai genosida.
• Pesan Nobel: Hukum internasional menjadi tameng terakhir perdamaian dunia.

Penghargaan ini juga diharapkan menghidupkan kembali diskusi publik tentang akuntabilitas negara-negara besar. Bagi para advokat hak asasi manusia, sosok Pillay menjadi bukti bahwa perjuangan hukum bisa berpindah dari sel tahanan hingga tribun Nobel di Oslo.

Kini, dunia menanti langkah konkret pasca-penghargaan: apakah momentum Nobel mampu mengubah cara komunitas internasional menegakkan hukum, atau sekadar menjadi simbol di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlanjut. Yang pasti, pesan Pillay tetap bergema — tanpa hukum internasional, perdamaian hanyalah janji kosong.