Mamdani Digugat soal Pasar Milik Kota, Tarif Trump Picu Keresahan

Dua badai ekonomi menerpa Amerika Serikat pada pekan ini, datang dari dua arah yang sangat berbeda namun sama-sama mengguncang keyakinan lama tentang bagaimana kekuasaan ekonomi seharusnya dijalankan. Di New York, walikota baru Zohran Mamdani harus menghadapi gugatan hukum atas ambisinya membangun jaringan pasar grosir milik pemerintah kota. Sementara di Washington, administrasi Donald Trump terus menajamkan senjata tarif dan sanksi keuangan yang membuat para mitra dagang Amerika gelisah.

Keduanya adalah kisah tentang eksperimen kebijakan yang berani—dan tentang mereka yang merasa menjadi korban eksperimen tersebut. Dari ruang pengadilan di Manhattan hingga lantai perdagangan Wall Street, satu pertanyaan besar mengemuka: sejauh mana sebuah pemerintahan boleh menggunakan kekuatan ekonominya untuk mencapai tujuan politik?

Gugatan Balik atas Rencana Pasar Rakyat

Senin pekan ini, koalisi bisnis Multicultural Business Coalition secara resmi mengajukan dua gugatan di Pengadilan Tinggi Kabupaten New York. Kelompok yang mengaku mewakili ratusan pemilik supermarket kecil ini menilai rencana Mamdani membangun lima pasar grosir milik pemerintah kota sebagai ancaman langsung bagi kelangsungan hidup usaha mereka.

Nada gugatan itu bernada emosional. Para penggugat meyakini kehadiran pasar bersubsidi kota akan menciptakan persaingan yang timpang, karena pelaku usaha kecil tidak mampu menandingi diskon yang bisa ditawarkan entitas milik negara kota.

"Toko-toko kecil kami tidak akan mampu menandingi potongan harga dari pasar milik kota. Mereka pada akhirnya akan dilenyapkan dari pasar," ujar pernyataan yang tercantum dalam berkas gugatan.

Yang membuat gugatan ini semakin menarik adalah dimensi hak sipil yang diklaimnya. Koalisi tersebut berargumen bahwa mayoritas anggotanya adalah pelaku usaha imigran dan minoritas—kelompok yang justru kerap menjadi basis dukungan politik Mamdani. Ironi ini menjadi bumbu dramatis dalam pertarungan politik-ekonomi di kota paling kosmopolitan di Amerika.

Rencana pasar milik kota sendiri merupakan janji kampanye utama Mamdani, sosialis demokrat yang menjabat sebagai walikota New York dengan agenda menekan harga kebutuhan pokok warga. Bagianya, intervensi negara kota di sektor ritel adalah cara memutus rantai kenaikan harga. Bagian lawannya, itu adalah langkah menuju monopoli negara yang menjerumuskan usaha kecil.

Tarif 50 Persen dan Diplomasi Keberotan

Sementara itu, dari Gedung Putih, dunia menyaksikan apa yang oleh banyak komentator disebut sebagai diplomasi keberotan. Dalam kurun beberapa hari, Washington menjatuhkan tarif 50 persen atas komoditas Kanada senilai 20 miliar dolar AS, lalu mengancam akan memberlakukan tarif serupa atas mobil, truk, suku cadang, dan baja—komoditas yang justru sangat dibutuhkan industri Amerika sendiri.

Tak berhenti di situ, Menteri Keuangan Scott Bessent mengancam mitra dagang Iran dengan skenario pengucilan dari jaringan keuangan AS—sanksi yang dijuluki media sebagai operasi "D-Day" ekonomi. Pesannya tegas: siapa pun yang berdagang dengan Teheran berisiko kehilangan akses ke sistem dollar.

• Tarif 50% dikenakan pada barang Kanaca senilai 20 miliar dolar, dengan ancaman perluasan ke sektor otomotif dan baja.
• Sanksi finansial mengancam mitra dagang Iran dengan pengucilan dari sistem pembayaran dolar AS.
• Menteri Keuangan AS turun tangan menenangkan pasar obligasi saat imbal hasil naik akibat biaya perang, tarif, dan pemotongan pajak.

Namun ada paradoks yang tak bisa disembunyikan. Biaya perang, tarif, dan pemotongan pajak pro-miliarder justru mendorong imbal hasil obligasi AS naik, memaksa Treasury masuk ke pasar untuk meredam suku bunga jangka panjang. Kritikus menyebut langkah ini sebagai bukti bahwa kebijakan keras Washington mulai memakan tuannya sendiri.

"Ini bukan kebijakan yang saling bertentangan, melainkan sebuah taruhan: bahwa kekuatan ekonomi AS bisa dipersenjatai berulang kali tanpa mengurangi kesediaan dunia untuk bergantung padanya," tulis editorial The Guardian yang menyoroti tiga manuver ekonomi Trump pekan lalu.

Benang Merah: Batas Kekuasaan Ekonomi Negara

Meski berbeda konteks, kasus Mamdani dan kebijakan Trump menyingkap persoalan serupa. Keduanya menguji seberapa jauh instrumen ekonomi negara dapat digunakan sebagai alat tujuan politik, serta siapa yang menanggung akibatnya.

Di New York, nasib lima pasar rakyat Mamdani kini bergantung pada hakim. Di Washington, nasih tarif dan sanksi bergantung pada apakah dunia masih mau tunduk pada tekanan dolar. Keduanya adalah taruhan besar—dan sejarah ekonomi mengajarkan bahwa penindas yang berlebihan sering kali justru merusak alat penindasnya sendiri.

Bagi warga biasa, pertarungan elit ini bukan sekadar drama politik. Harga telur di Bronx dan harga mobil di Detroit adalah dua wajah dari pertanyaan yang sama: siapa yang benar-benar diuntungkan ketika negara memegang kendali ekonomi?