hendra-wijaya
LONDON — Dari tepi sungai yang tercemar limbah hingga lorong pengadilan yang sunyi oleh penundaan, Britania Raya pekan ini dikejutkan oleh dua laporan yang tampak berjauhan, namun sesungguhnya menyentuh akar persoalan yang sama: lemahnya akuntabilitas kelembagaan di negeri itu. Yang pertama datang dari industri air milik swasta di Inggris, yang kembali menjadi sorotan atas gaji eksekutif yang terus meroket sementara pelangganya menanggung tagihan yang semakin memberatkan. Yang kedua berasal dari pengungkapan bahwa berkas penyelidikan terhadap mendiang taipan Mohamed Al Fayed baru diserahkan ke jaksa penuntut umum, tiga tahun setelah sang tersangka meninggal dunia tanpa pernah dihadapkan ke meja hijau.
Air Bersih Jadi Beban, Dividen Tetap Mengalir
Data terbaru memperlihatkan gaji para direktur utama dan direktur keuangan 14 perusahaan air di Inggris melonjak hingga total £25,3 juta dalam setahun terakhir. Angka itu kontras dengan kondisi di lapangan: rumah tangga bergulat dengan tarif air yang terus naik, sementara limbah mentah dibuang — sering kali secara ilegal — ke pantai dan danau. Thames Water, raksasa sektor ini, bahkan dilaporkan berada di ambang insolvensi dan meminta dukungan pemerintah.
Kontroversi pun memanas ketika catatan historis dibuka kembali. Sejak privatisasi, perusahaan induk sektor air terbukti mencatat keuntungan luar biasa. Antara 1991 dan 2019, dividen kepada pemegang saham mencapai £57 miliar, atau rata-rata lebih dari £2 miliar per tahun. Lebih ironis lagi, mayoritas perusahaan induk tersebut dimiliki entitas asing, sehingga laba tak tinggal di Britania.
"Mendengar debat publik, seolah-olah membawa perusahaan air Inggris ke kepemilikan negara adalah ide sosialis radikal. Di Skotlandia, kami menyebutnya akal sehat," ujar Profesor Devi Sridhar, pakar kesehatan publik global dari University of Edinburgh.
Perbandingan dengan Skotlandia yang mempertahankan air dalam kendali publik kerap dikutip sebagai bukti alternatif:
| Aspek | Skotlandia | Inggris |
|---|---|---|
| Status kepemilikan | Publik | Swasta |
| Dividen pemegang saham | Tidak ada | £57 miliar (1991–2019) |
| Kepemilikan asing | Tidak relevan | Mayoritas perusahaan induk |
| Isu utama | Pendanaan investasi | Limbah, tarif, utang |
Bagi pengamat, kesuksesan privatisasi memang nyata — tetapi hanya dari sudut pandang pemegang saham, bukan konsumen maupun lingkungan. Suara warga yang kehilangan aksi kolektif atas layanan dasar ini semakin keras didengar di ruang-ruang politik Westminster.
Al Fayed: Ratusan Tuduhan, Nol Tuntutan Sepanjang Hayati
Sementara itu, dari berkas kejahatan seksual, polisi Metropolitan menyerahkan berkas perkara Mohamed Al Fayed — mantan pemilik department store Harrods — ke Crown Prosecution Service (CPS). Penyerahan itu terjadi tiga tahun setelah Al Fayed meninggal pada usia 94 tahun, dan puluhan tahun setelah korban pertama melaporkan pelecehan. CPS bahkan menolak memberikan tenggat waktu untuk keputusan apa pun.
"Kejahatan yang dituduhkan padanya membutuhkan pasukan besar fasilitator. Bukankah para korban juga berhak melihat mereka menghadapi keadilan?" tulis kolumnis Marina Hyde, menggambarkan kekecewaan publik.
Skala kasus ini mencengkeram: lebih dari 400 tuduhan yang meliputi pemerkosaan, penyerangan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia, diajukan oleh sedikitnya 156 perempuan, dengan rentang waktu 1977 hingga 2014. Setidaknya 21 perempuan telah bersuara saat Al Fayed masih hidup, namun tidak ada satu pun tuntutan yang pernah diajukan. Sorotan kini juga tertuju pada para pendukung sistemik — pengacara, juru bicara, aparat keamanan, hingga dokter yang melakukan "pemeriksaan kemurnian" terhadap asisten pribadinya yang masih muda.
Pola yang Sama: Institusi yang Melindungi yang Kuat
Secara terpisah, kedua kisah ini terlihat seperti skandal sektoral. Namun digabungkan, keduanya melukiskan pola yang lebih dalam: kekuasaan ekonomi dan sosial yang besar justru bekerja dalam ruang dengan pengawasan minim, sementara mekanisme penegakan bergerak lambat — atau hanya bergerak setelah para aktor utamanya tiada atau sistemnya runtuh. Dalam kedua kasus, mereka yang paling dirugikan — pembayar tagihan air dan para penyintas — menanggung beban paling lama.
Bagi publik Inggris, pertanyaannya bukan lagi apakah krisis kelembagaan ini nyata, melainkan seberapa jauh reformasi bersedia dilakukan: apakah air kembali ke tangan negara, dan apakah para fasilitator kejahatan Al Fayed akhirnya dipanggil bertanggung jawab. Jawabannya akan menentukan kepercayaan terhadap institusi Britania untuk dekade mendatang.
[SOCIAL_TWEET]: Dua skandal, satu akar masalah: gaji eksekutif air Inggris capai £25,3 juta, dividen £57 miliar, sementara 156 perempuan menunggu keadilan atas Al Fayed. Krisis kelembagaan Inggris kian telanjang. #Inggris #ThamesWater #AlFayed[SOCIAL_TG]: 📰 KRISIS KELEMBAGAAN INGGRIS — Air swasta: dividen £57 miliar, limbah ilegal, Thames Water di ambang insolvensi. Kasus Al Fayed: 400+ tuduhan dari 156 perempuan, nol tuntutan seumur hidup tersangka. Analisis lengkap di Rakyat Massa International.
Comments (0)